Perwakilan pemuda dari Keude Krueng Geukueh dan Blang Naleung Mameh, yang dipimpin Surahmat dan Sabban Malawi, menyuarakan penolakan keras terhadap masuknya tujuh pekerja baru ke PT PIM tanpa proses seleksi terbuka. Proses tersebut diduga kuat difasilitasi oleh oknum internal di bagian K3LH perusahaan tanpa melibatkan masyarakat lingkungan.
“Ini bukan sekadar soal pekerjaan. Ini tentang hak kami sebagai bagian dari wilayah binaan perusahaan yang selama ini hanya jadi pelengkap di atas kertas,” tegas Surahmat.
Pemuda menuntut agar perusahaan segera merekrut tiga tenaga kerja tambahan dari masyarakat lokal. Jika tidak direspons, mereka menuntut pencabutan tujuh tenaga kerja bermasalah tersebut dan menggantinya seluruhnya dengan warga lingkungan.
Tuntutan ini mencerminkan akumulasi kekecewaan terhadap komitmen sosial perusahaan yang dianggap semakin semu. PT PIM dinilai gagal menjalankan prinsip keadilan sosial dan pemberdayaan masyarakat lokal, dua hal yang seharusnya menjadi pijakan utama dalam operasional industri skala besar.
“Kami mendukung pembangunan. Tapi jika kami terus diabaikan, jangan salahkan jika protes berubah menjadi perlawanan,” tandas Surahmat.
Kritik tajam juga dialamatkan kepada manajemen perusahaan yang dinilai tutup telinga. Saat dimintai konfirmasi, pihak Humas PT PIM, Saiful Rakjab, tidak merespons pesan WhatsApp meski telah terbaca (centang biru). Hingga berita ini diterbitkan, belum ada klarifikasi resmi dari pihak perusahaan.
Kini publik menunggu: akankah PT PIM mengakui kesalahan dan memperbaiki relasinya dengan masyarakat? Ataukah tetap bersembunyi di balik tembok korporasi yang makin menjauh dari denyut nadi rakyat?
