Oleh: Qonita
(Pelajar/Aktivis Muslimah)
Momen lebaran diwarnai dengan ramainya kejadian banyaknya kendaraan yang mogok setelah melakukan pengisian BBM di pom bensin Samarinda. Masyarakat menduga jika pengisian BBM bermasalah sehingga menyebabkan kendaraan mogok. Pemprov Kaltim pun akan segera memanggil pihak Pertamina untuk meminta klarifikasi terkait keluhan masyarakat atas dugaan BBM bermasalah yang beredar.
Hal ini disampaikan langsung oleh Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas’ud, saat melakukan kunjungan ke Kantor Bersama Samsat Samarinda, pada Selasa (8/4/2025). Menurutnya, pemanggilan tersebut ditujukan untuk mendapatkan kejelasan mengenai kualitas BBM, khususnya jenis Pertamax, yang belakangan ramai dikeluhkan publik. (https://nomorsatukaltim.disway.id/read/54841/pemprov-kaltim-akan-panggil-pertamina-bahas-dugaan-bbm-bermasalah)
Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda resmi menyalurkan bantuan kompensasi sebesar Rp300 ribu kepada warga yang mengalami kerusakan kendaraan roda dua akibat bahan bakar minyak (BBM) bermasalah. Bantuan ini berlaku untuk kejadian yang terjadi dalam rentang waktu 28 Maret hingga 8 April 2025.
Wali Kota Samarinda Andi Harun menyampaikan, langkah ini diambil sebagai bentuk tanggung jawab sekaligus kepedulian pemerintah terhadap keresahan masyarakat atas banyaknya laporan motor brebet hingga mogok usai mengisi BBM dari sejumlah SPBU di Samarinda. (https://kaltimtoday.co/pemkot-samarinda-berikan-bantuan-rp300-ribu-untuk-motor-warga-rusak-akibat-bbm-bermasalah)
Solusi ini seolah membawa angin segar bagi warga yang motornya menjadi korban. Akan tetapi, ternyata ada persyaratan yang harus diserahkan pada saat pengajuan klaim. Salah satunya adalah dokumentasi berupa foto atau video kondisi kendaraan. Hal ini tentu saja menyulitkan warga yang telah memperbaiki kendaraan tanpa membuat dokumentasinya. BBM yang merupakan kebutuhan masyarakat dalam hal transportasi sehingga tidak bisa dilepaskan dari bahan bakar minyak. Lihatlah bagaimana rakyat sangat memerlukan BBM untuk kebutuhan sehari-hari termasuk dalam mencari nafkah. Tetapi justru dalam sistem kapitalisme masalah urgent ini seolah di anggap remeh-temah.
Sebenarnya akar permasalahan yang terjadi adalah akibat penerapan sistem kapitalis saat ini. Dalam sistem kapitalis semuanya diukur atas asas manfaat saja. Padahal sudah menjadi kewajiban Negara dalam mengurusi rakyatnya. Tapi Penanganan dan layanan pemerintah terhadap urusan publik saat ini sangat minimalis, sehingga mengakibatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah semakin berkurang. Inilah layanan penguasa dalam sistem demokrasi kapitalis sekuler.
Dalam sistem Islam kebutuhan pokok termasuk BBM merupakan kebutuhan pokok yang di jamin oleh negara. Sebagaimana mana dinyatakan dalam hadis Rasulullah SAW:
اَلْمُسْلِمُونَ شُرَكَاءُ فِي ثَلاَثٍ فِي الْمَاءِ وَالْكَلإِ وَالنَّارِ وَثَمنَهُ حَرَامٌ
Artinya: Kaum Muslim berserikat dalam tiga hal: air, padang rumput dan api; dan harganya adalah haram. (HR. Ibnu Majah).
Dalam Islam, pelayanan umat menjadi tanggung jawab negara. Maka kita hanya berharap pada sistem Islam semata untuk mengatasi masalah ini. Ketika Islam diterapkan, maka negara sangat menyadari tanggung jawabnya terhadap rakyatnya.
Wallahu 'alam.
