Oleh: Hikmah (Aktivis Dakwah Kampus)
PT Sritex adalah perusahaan tekstil terbesar se Asia Tenggara berpusat di Sukoharjo Jawa Tengah, yang dianggap paling kuat dari PHK. Namun nyatanya harus melakukan PHK massal. Perusahaan tersebut resmi menghentikan operasinya pada sabtu, 1 Maret 2025 karena tidak bisa membayar utang atau pailit. PHK massal di Sritex ini bisa dianggap sebagai dampak sosial dari kebijakan pemerintah, yang membuat kemudahan produk Cina masuk ke Indonesia melalui ACFTA maupun UU Cipta kerja. ACFTA (ASEAN-China Free Trade Area) merupakan perjanjian multilateral dengan tujuan mewujudkan kawasan perdagangan bebas antara negara-negara ASEAN dengan Cina. (BBC News Indonesia)
Inilah akibat penerapan sistem kapitalisme dengan prinsip liberalisasi ekonomi. Negara berwatak populis otoriter. Menjalankan peran hanya sebagai regulator/fasilitator untuk memenuhi kepentingan oligarki.
Bahkan, PT Sritex dijanjikan akan selamat jika saat pemilu memilih calon tertentu. Namun itu semua hanya kalimat pemanis untuk melancarkan tujuannya menduduki kekuasan. Setelah terwujud menjadi orang nomor satu di negeri ini, seolah akan lupa ingatan pada janji-janji yang diobral saat kampanye.
Kepentingannya hanya untuk melayani para kapitalis, pemilik modal, investor asing dan oligarki, serta sekelompok kecil yang mempunyai material power untuk mengendalikan hukum dan ekonomi. Abai terhadap tugas utamanya untuk memenuhi kebutuhan dasar dan kesejahteraan rakyat.
Lahirnya kebijakan ini karena adanya liberalisasi ekonomi di segala lini. Menyebabkan lapangan pekerjaan dikontrol oleh industri. Memicu pengangguran yang tersembunyi, menurunkan tingkat upah rill, standar dan kriteria harus memenuhi keinginan pasar.
Sistem Islam menetapkan suasana yang kondusif bagi para pengusaha dan perusahaan dengan penerapan sistem ekonomi Islam. Sistem ekonomi Islam diterapkan dengan mekanisme dan strategi khas yang menjadikan nasib rakyat sebagai satu-satunya tujuan layanan.
Negara menjamin terbukanya lapangan pekerjaan yang luas dan memadai dengan berbagai mekanisme yang dijelaskan dalam kitab “Nidzom Iqthisody” karya Syeikh Taqiyuddin An Nabhani. Diantaranya memberikan modal bisnis, iqtha’, serta mekanisme optimasi tata kelola sumberdaya alam melalui kekuatan mandiri serta sistem keuangan yang tangguh dan berdaulat.
Mekanisme tersebut hanya mampu dijalankan oleh para pemimpin negara yang menjalankan sistem kepemimpinan Islam dan memiliki profil Islam. Amanah, bertanggung jawab karena dorongan takwa kepada Allah SWT. Para pemimpin pun memahami esensi kepemimpinan adalah bentuk amanah yang kelak dipertanggungjawabkan.
Rasulullah Shalallahu Alaihi wasallam. bersabda :
كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ
"Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya." (HR. Bukhari No. 893 dan Muslim No. 1829)
Hadis ini mengajarkan bahwa setiap individu memiliki tanggung jawab, baik sebagai kepala keluarga, pemimpin masyarakat, atau dalam peran lainnya.
Wallahu a’lam bisshowwab.
