Oleh : Dyan Indriwati Thamrin, S. Pd.
Pemerhati Masalah Sosial dan Politik
Pemerintah Kabupaten Paser, Kalimantan Timur, melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) terus memberikan bantuan keuangan kepada partai politik (parpol). Tahun 2025, jumlah bantuan per suara mengalami kenaikan signifikan hampir 300%, dari sebelumnya Rp 5.349 menjadi Rp 15.000 per suara. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Paser, Nonding, mengatakan kenaikan ini sudah lama diusulkan, mengingat sebelumnya anggaran bantuan parpol di Paser tergolong rendah dibandingkan daerah lain.
Surat usulan kenaikan ini telah diserahkan ke Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur (Kaltim) dan telah mendapat persetujuan dari Gubernur Kaltim pada 17 Februari 2025 lalu.
Menurutnya, bantuan yang lebih besar dinilai wajar mengingat luas wilayah dan jumlah kursi DPRD Paser yang lebih banyak dibandingkan Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), yang hanya memiliki 25 kursi DPRD dengan bantuan Rp 9.200 per suara. Adapun total bantuan keuangan parpol yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Paser tahun 2025 sebesar Rp2.248.320.000. https://mediakaltim.com/bantuan-dana-parpol-di-paser-naik-300-persen-total-anggaran-capai-rp-22-miliar/
Berat untuk tidak dikatakan, naiknya bantuan keuangan parpol adalah ketetapan yang kurang tepat di tengah himpitan kesulitan ekonomi yang sedang dihadapi masyarakat. Semestinya pemerintah mengutamakan terlebih dahulu kebutuhan rakyat. Apalagi kenaikannya hingga 300%, jelas sangat terasa kurang bijak.
Parpol semestinya mempunyai kedudukan penting. Selain bertugas memperjuangkan kesejahteraan rakyat, ianya juga berperan dalam mengawasi jalannya sistem pemerintahan. Namun apa mau dikata, sistem kapitalis menjadikan praktik politik di negeri ini berorientasi pada materi, tidak terkecuali parpol.
Hal ini alamiah terjadi dalam sistem demokrasi. Alasan kenaikan bantuan keuangan parpol karena luas wilayah dan jumlah kursi DPRD yang lebih banyak justru membuktikan bahwa selama ini parpol memang berharap cuan sebab memandang ketika pekerjaannya 'lebih berat' jadi wajar bayarannya juga besar.
Perhelatan pemilu juga makin ketat persaingannya, salah satunya karena dukungan dana. Elektabilitas maupun perolehan suara, semuanya memerlukan dana yang selalu banyak. Walhasil, parpol terus memutar otak mencari cara beroleh dana.
Parpol ala sistem kapitalisme tak lebih sebagai kendaraan politik yang memuluskan berbagai kepentingan, apakah itu jabatan, kekuasaan, atau kepentingan lainnya. Aktivitas politik hanya menjadi ajang untuk melancarkan kepentingan segelintir pihak. Pertanyaan berikutnya, apakah kepentingan segelintir pihak berkait berkelindan dengan tercapainya kesejahteraan rakyat? Silakan jawab sendiri!
Lantas mengapa usulan kenaikan bantuan keuangan parpol tetap disetujui penguasa? Karena sebagaimana yang sudah dipaparkan di atas, penguasa butuh parpol dalam menjaga kelanggengan kekuasaannya. Sedikit saja dana berkurang, parpol akan kesulitan mempertahankan peminatnya maupun pemilihnya. Apalagi partisipan pemilu terlanjur memahami aktivitas politik sebatas mencoblos dan menunggu jatah amplop dari tim sukses. Karena itu, amat sulit bagi parpol untuk tidak terus mencari modal.
Dampak buruk berikutnya, banyak pejabat yang terjerat korupsi. Puluhan pejabat, termasuk anggota dewan hingga kepala daerah, tersandung perkara di KPK. Tak perlulah bicara tentang kinerja mereka yang seharusnya memperhatikan kemaslahatan rakyat. Buktinya, rakyat terus saja dibelit kebijakan menyengsarakn, seperti naiknya tarif dasar listrik dan harga BBM, biaya kesehatan melangit, biaya pendidikan kian mencemaskan, sedangkan suara-suara kritis dibekap.
Maka sudah waktunya, masyarakat belajar dan memahami, bagaimana kedudukan parpol dalam Islam. Islam mengartikan politik sebagai ‘mengurus urusan rakyat’. Parpol berfungsi mengedukasi masyarakat agar mereka memahami apa saja yang berkaitan dengan kesejahteraan mereka. Jika terdapat kebijakan yang bertentangan dengan kepentingan masyarakat, parpol dapat melakukan koreksi kepada penguasa.
Posisi penting parpol ini berdiri atas asas amar makruf nahi mungkar. Keberadaan parpol pada akhirnya sejalan dengan aktivitas dakwah dan muhasabah. Oleh karenanya, dalam menjalankan aktivitas ini, tidak lalu selalu bertumpu pada ada dan tidaknya dana.
Dalam menjalankan aktivitasnya, parpol juga jauh dari unsur kepentingan pribadi. Akidah Islam yang menjadi ruh berdirinya partai akan menjadikan parpol jauh dari keinginan duniawi yang menjadikan materi sebagai tujuan.
Aspek kesejahteraan rakyat adalah hal utama yang menjadi fokus perhatian parpol. Begitu penguasa merumuskan kebijakan yang tidak sesuai dengan kebutuhan rakyat, tugas partailah memberikan koreksi. Parpol akan membuat mereka bekerja untuk rakyat dan sigap dalam melakukan muhasabah kepada penguasa.
Suasana keimanan yang melingkupi kerangka pikir dan khitah perjuangan partai menjadikan kinerja parpol maksimal tanpa intervensi. Akidah Islam yang menjadi ruh perjuangan partai akan terpancar dalam setiap gerak partai. Alih-alih memikirkan dana operasional, partai dalam perspektif Islam begitu menyadari peran strategisnya yang harus bersih dari politik uang dan kepentingan berbagai pihak.
Sudah saatnya konsep partai politik ala demokrasi kapitalisme ditinggalkan, karena terbukti berdaya efek merusak dan menghasilkan habitat politik yang sangat manipulatif. Jika demikian adanya, sudah selayaknya perspektif Islam melandasi parpol di negeri ini. Wallahualam.
