SMKN I Lhokseumawe Terancam Tidak Bisa Daftar SNBP, Tanggung Jawab Pemerintah Dalam Pengelolaan Pendidikan Dipertanyakan


author photo

5 Feb 2025 - 13.23 WIB


Lhokseumawe --- Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) I Lhokseumawe saat ini menghadapi kendala serius yang berpotensi menghalangi siswa-siswi mereka untuk mendaftar pada Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP) menuju perguruan tinggi. Kendala ini tentu saja mencerminkan masalah yang lebih besar dalam sistem pendidikan di tingkat daerah, yang seharusnya mendapat perhatian lebih serius dari pemerintah terkait, Rabu (15 Feb 2025).

Kepala SMKN I Lhokseumawe, Irwan, yang dikonfirmasi mengenai masalah ini, mengungkapkan bahwa pihak sekolah telah melakukan berbagai upaya untuk mengatasi permasalahan ini, termasuk berkoordinasi dengan pihak pusat. "Kami terus berusaha agar siswa-siswi kami bisa terdaftar di SNBP dan mengikuti prosedur yang berlaku," ujarnya. Namun, meskipun telah ada upaya dari pihak sekolah, realitasnya menunjukkan bahwa tantangan yang dihadapi masih belum terselesaikan dengan tuntas.

Di sisi lain, Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Lhokseumawe, Supriadi, turut menegaskan bahwa pihaknya sedang berusaha menangani masalah tersebut dan bertanggung jawab atas kejadian yang terjadi. "Kami akan memastikan pihak sekolah mendapatkan solusi yang tepat," ungkapnya. Namun, pertanyaannya adalah apakah upaya yang dilakukan sudah cukup untuk mengatasi akar permasalahan? Mengingat pentingnya akses pendidikan yang merata dan transparan, sangat disayangkan jika hal-hal seperti ini terus terjadi, mengingat ini berimplikasi langsung pada masa depan generasi muda.

Dalam konteks ini, kita harus mengkritisi pengelolaan dan pemantauan sistem pendidikan yang seharusnya lebih responsif dan solutif terhadap masalah-masalah yang timbul. Keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi syarat administratif, terutama yang menyangkut kesempatan siswa untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi, adalah bentuk kelalaian yang tidak bisa dianggap enteng. Sudah seharusnya pihak yang bertanggung jawab memberikan perhatian lebih terhadap kesiapan sekolah-sekolah di daerah, baik dalam hal fasilitas maupun kelengkapan administrasi.

Lebih jauh, kejadian ini menjadi pengingat akan pentingnya kolaborasi yang lebih solid antara sekolah, cabang dinas pendidikan, serta pemerintah pusat untuk menciptakan sistem pendidikan yang inklusif, efisien, dan terbuka. Kegagalan dalam hal ini bisa menurunkan kualitas pendidikan yang seharusnya menjadi prioritas utama dalam setiap kebijakan pendidikan nasional. Dengan demikian, kita mendesak agar pihak terkait segera memberikan solusi yang bukan hanya reaktif, tetapi juga proaktif dalam mengantisipasi masalah serupa di masa depan.(A,1)
Bagikan:
KOMENTAR