Oleh : Siti Nur Ainun Ajijah (Pemerhati Masalah Umat)
Menelisik kasus stunting di Kalimantan Timur (Kaltim) yang tak kunjung tuntas. Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara (Sekda Kukar), Kalimantan Timur menyatakan bahwa kaum ibu memiliki peran penting dalam penurunan angka stunting, sehingga prevalensi stunting di daerah itu turun signifikan sebesar 9,5 persen ketimbang tahun sebelumnya.
Berdasarkan hasil Survei Kesehatan Indonesia (SKI) di akhir 2023, prevalensi stunting di Kabupaten Kukar berada di posisi terbaik se- Provinsi Kalimantan Timur. Tercatat 17,6 persen, turun 9,5 persen jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang sebesar 27,1 persen.
“Untuk itu, dalam peringatan Hari Ibu ke- 96 ini menjadi momentum sangat istimewa, karena selain sebagai bentuk penghargaan terhadap peran ibu dalam kehidupan, juga sebagai refleksi atas kemajuan peran kaum ibu,” ujar Sekda Kukar Sunggono di Tenggarong seperti dikutip dari Antara, Minggu (22/12/2024).
Hari ibu diperingati setiap 22 Desember adalah hari untuk mengenang perjuangan para perempuan Indonesia, terutama para ibu yang telah memberikan kontribusi luar biasa dalam membangun bangsa ini. Ibu bukan hanya sebagai tiang penyangga keluarga, namun juga sebagai pahlawan dalam berbagai peran yang mereka jalani dalam kehidupan sehari-hari. Ibu-ibu adalah penggerak utama dalam keluarga, masyarakat, bahkan negara.
“Perempuan dan ibu memiliki peranan yang sangat vital, tanpa ibu, takkan ada generasi penerus bangsa, maka kita harus memastikan bahwa setiap ibu mendapatkan perlindungan, penghargaan, dan kesempatan yang sama untuk berkembang dan berpartisipasi dalam setiap sektor kehidupan, baik dalam pendidikan, kesehatan, ekonomi, sosial maupun politik politik,” katanya. https://mediakaltim.com/sekda-kukar-ibu-berperan-penting-tangani-stunting/
Peran seorang ibu memang sangat penting dalam mencegah stunting, sebab ibu adalah orang pertama yang mengurus dan dekat dengan anak. Namun pengasuhan yang baik oleh ayah dan ibu sekalipun tidak akan mampu menyelesaikan hal ini. Apalagi pencegahan stunting tanpa negara dalam menyediakan bahan pangan yang bergizi, baik untuk ibu hamil maupun anak-anaknya maka mustahil stanting dapat terselesaikan.
Meskipun diklaim terjadi penurunan stunting di Kukar, namun penting untuk tetap perlu dikritisi standar dan realitas di lapangan. Stunting tidak hanya mempengaruhi pertumbuhan fisik anak tetapi juga perkembangan kognitif dan kesehatan jangka panjang anak. Menurut WHO stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang yang ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada dibawah standar.
Banyak upaya yang sudah dilakukan pemerintah mulai dari pemberian gizi anak melalui program makanan tambahan, paningkatan gizi ibu hamil dengan pemerikasaan rutin dan pemberian makanan tambahan, mendorong pemberian ASI eksklusif, pemantauan tumbuh kembang balita, faksinasi lengkap anak melalui program imunisasi dan sanitasi berbasis lingkungan serta pembangunan Infrastruktur air minum. Hanya saja upaya ini belum terlalu berdampak dan berpengaruh jika akar masalah munculnya stunting tidak dituntaskan.
Indonesia termasuk negara ekonomi terbesar di asia tenggara. Meski demikian satu dari lima anak mengalami kekurangan gizi kronis. Setidaknya ada beberapa faktor dari gizi buruk yang pertama praktik pengasuhan kurang baik, terbatasnya layanan kesehatan selama masa kehamilan ibu, kurangnya akses keluarga makanan bergizi, terbatasnya akses ke air bersih dan sanitasi buruk. Selain itu, infrastruktur kesehatan yang kurang memadai, pendidikan dan literasi rendah dan sebagainya.
Oleh karena itu, penting untuk mencermati akar dari munculnya gizi buruk tersebut. Meski antara kemiskinan dan stunting tidak selalu berkorelasi kondisi ekonomi keluarga yang hidup di bawah garis kemiskinan lebih rentan dan beresiko mengalami stunting. Kemiskinan sangat erat kaitannya dengan pemenuhan gizi dan nutrisi seimbang bagi ibu dan bayi dengan harga terjangkau, akses layanan kesehatan serta sanitasi yang layak dan air bersih ditambah lagi peran negara yang terkesan lambat dan kurang serius apabila penangan stanting dibumbui dengan penyalahgunaan anggran semisal pemberian makanan tambahan yang semustinya mengandung sumber protein penting bagi pertumbuhan badan hanya terwakili dengan pemberia biskuit dan susu dalam kegiatan posyandu.
Jika persoalan stunting terletak pada kemiskinan sudah semestinya upaya yang dilakukan adalah menyelesaikan masalah kemiskinan tersebut. Hanya saja permasalah kemiskinan akan sulit diberantas jika kepemimpinan sistem politik demokrasi dan sistem ekonomi kapitalis masih menjadi platform kerja penguasa.
Sistem kapitalisme membatasi peran penguasa sebagai regulator sedangkan seluruh persolan masyarakat malah diserahkan kepada swasta. Hal ini semakin menciptakan kemiskian dan kesenjangan karena ketika pengaturan dan tata kelola urusan umat diatur berdasarkan kemaslahatan maka profitlah yang menjadi orientasi utama bukan kesejahteraan rakyat secara keseluruhan. Sehingga wajar jika ditemukan kesenjangan yang begitu nyata orang-orang kaya mampu memenuhi giji balita-balita mereka sedangkan rakyat miskin jangan memenuhi gizi balita untuk bisa makan tiga kali sehari saja butuh berjuangan luar biasa.
Politik demokrasi hanya menciptakan politik oligarki, pemerintahan hanya dikuasai oleh segelintir elit politik yang berkhikmat pada oligarki. Ahasil seluruh kebijakan yang ditetapkan bermuara pada keinginan mereka. Inilah yang menjadikan kebijakan menjadi mandul dalam menyelesaikan persoalan rakyat.
Implementasi kebijakan dalam sistem demokrasi juga selalu menghadirkan perilaku korupsi. Oleh karena itu, menyelesaikan stunting haruslah dilakukan secara fundamental dan menyeluruh. Stunting ada karena ada masalah utama yang mendasarinya sehingga harus ditangani dengan tepat dan benar.
Pencegahan stunting dapat dilakukan melalui penyelesaian yang multidimensional. Pertama negara menyediakan infrastruktur kesehatan yang memadai bagi seluruh warga, tidak boleh ada pembatasan akses layanan kesehatan bagi siapapun, orang kaya, maupun miskin berhak terjamin akan kesehatannya, terutama ibu hamil dan balita. Dalam sistem pemerintahan Islam akses dan layanan kesehatan diberikan secara gratis, baik dalam rangka pemeriksaan, rawat jalan, perawatan intensif, pemberian nutrisi tambahan ataupun vaksinasi.
Kedua, negara menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat berupa sandang, pangan, papan, pendidikan dan kesehatan. Jika setiap keluarga sudah mencari nafkah dengan kebijakan negara yang memberi kemudahan mendapatkan pekerjaan, para ayah tidak akan merasa was was mencukupi kebutuhan pokok keluarganya. Tercukupinya nafkah memungkinkan bagi keluarga mendapat asupan gizi dan nutrisi yang cukup, khususnya ibu hamil, ibu menyusui dan balita. Mereka juga tidak akan kesulitan mengakses makanan bergizi yang harganya mahal seperti sayuran dan buah buahan, bahkan negara bisa menetapkan kebijakan harga pangan yang murah.
Ketiga, negara memberikan edukasi terkait gizi kepada masyarakat. Edukasi ini dapat berjalan efektif manakala faktor yang menjadi sebab terbatasnya akses makanan bergizi seperti kemiskinan dapat terselesaikan dengan dua peran negara yang telah disebutkan tadi sebelumnya. Jika negara memimpin dan menjamin pemenuhan pendidikan untuk seluruh warga, masyarakat akan memilih kepekaan literasi dan mampu menyerap edukasi yang diberikan. Peningkatan SDM melalui pelayanan pendidikian untuk seluruh lapisan masyarakat sangat penting bagi keberlangsungan masa depan sebuah bangsa.
Keempat, negara melakukan pengawasan dan pengontrolan yang berkala agar kebijakan negara seperti kesehatan, akses pekerjaan, sehingga itu bisa terwujud dengan paradigma kepemimpinan dan sistem yang mengikuti aturan yang maha mencipta, yaitu Islam kaffah.
