Menurutnya, keputusan ini mencerminkan ketidaktepatan prioritas pemerintah daerah dalam merespons persoalan yang tengah dihadapi masyarakat, yang justru membutuhkan penanganan langsung terhadap permasalahan infrastruktur yang krusial, Rabu (15 Januari 2025).
Zulfikar menilai bahwa pengadaan mobil tersebut lebih banyak dipertimbangkan dari sisi kepentingan internal pemkab, sementara rakyat Aceh Utara sedang menghadapi berbagai tantangan ekonomi yang lebih mendesak. "Sementara geografis Aceh Utara memang menantang, prioritas utama seharusnya adalah perbaikan infrastruktur yang dapat langsung dirasakan manfaatnya oleh rakyat, bukan kebijakan yang justru menambah keresahan dan ketidakpuasan di kalangan masyarakat," ujarnya.
Ia juga menyoroti peran DPRK Aceh Utara yang, menurutnya, seharusnya berfungsi sebagai pengawas yang memastikan kebijakan pemerintah benar-benar berpihak pada kepentingan rakyat. Dengan menyetujui anggaran untuk pengadaan mobil tersebut, DPRK justru terkesan tidak menjalankan fungsi pengawasan secara maksimal, dan malah turut mendukung kebijakan yang dirasa tidak memberikan manfaat signifikan bagi rakyat. "DPRK Aceh Utara seharusnya lebih fokus pada pengawasan kebijakan yang memberi dampak langsung pada kesejahteraan masyarakat, bukan sekadar menyetujui kebijakan yang berpotensi memperburuk kondisi sosial-ekonomi mereka," tegas Zulfikar.
Aceh Utara saat ini tengah dilanda masalah sosial dan ekonomi yang kompleks. Kemiskinan yang melanda sebagian besar penduduk dan rendahnya pendapatan masyarakat, ditambah dengan stagnasi sektor pertanian yang menjadi tumpuan utama kehidupan rakyat, semakin memperburuk situasi. Menurut Zulfikar, kebijakan yang lebih mengutamakan perbaikan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat jauh lebih relevan daripada kebijakan yang dianggap tidak memberikan manfaat langsung bagi rakyat.
"Perbaikan infrastruktur dan pemberdayaan sektor-sektor ekonomi lokal, terutama pertanian, adalah langkah yang jauh lebih mendesak untuk memastikan kestabilan dan kesejahteraan masyarakat. Kebijakan yang berfokus pada kepentingan pribadi atau kelompok tertentu akan semakin memperburuk citra pemerintah di mata rakyat," tutup Zulfikar.
Kritik ini menggarisbawahi pentingnya kebijakan yang benar-benar berpihak pada kepentingan rakyat, yang mencerminkan kepekaan terhadap kondisi sosial dan ekonomi yang tengah dialami masyarakat Aceh Utara. Pemkab dan DPRK diharapkan untuk lebih bijaksana dalam menetapkan prioritas, dengan menempatkan kesejahteraan rakyat sebagai agenda utama.(**)
