Salah seorang tokoh masyarakat yang enggan disebutkan namanya mengungkapkan keprihatinannya terhadap alokasi dana yang dianggap sangat rentan terhadap penyimpangan. Ia menilai besarnya jumlah anggaran pada pos-pos tersebut memerlukan pengawasan ketat, mengingat potensi penyalahgunaan yang sangat tinggi dalam pengelolaan anggaran pemerintah daerah.
Dalam konteks ini, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia Perwakilan Aceh dan Aparat Penegak Hukum (APH) diminta untuk segera melakukan audit menyeluruh terhadap penggunaan anggaran di Dinas Kesehatan Kabupaten Pidie. Tujuannya adalah untuk memastikan tidak adanya praktik korupsi, mark-up, atau penggelembungan anggaran yang merugikan keuangan negara. Masyarakat Kabupaten Pidie berhak untuk memperoleh transparansi dan akuntabilitas yang jelas, guna menghindari berkembangnya persepsi negatif yang dapat merusak citra institusi publik.
Pemeriksaan yang komprehensif diharapkan dapat mengungkap potensi penyalahgunaan anggaran yang selama ini menjadi sumber kecurigaan di kalangan publik. Selain itu, hasil audit ini juga diharapkan dapat memastikan bahwa setiap anggaran yang dialokasikan digunakan secara efisien, efektif, dan sesuai dengan prinsip kepatutan yang berlaku, demi tercapainya tujuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah.
Terpisah, saat dikonfirmasi dengan Plt Dinas Kesehatan Kabupaten Pidie, dr Dwi Wijaya mengatakan, kegiatan di Dinas Kesehatan Kabupaten Pidie banyak, maka semua kegiatan lapangan itu butuh biaya, contoh penyemprotan pencegahan panyakit malaria dan sosialisasi pencegahan penyakit lain nya, dan semua belanja perjalanan dinas SPP tersebut sudah ril dan sesuai," ucapnya kepada awak media ini.(**)
