Oleh: Indah Sari, S.Pd (Aktivis Dakwah Kampus)
Jajaran anggota Kabinet Merah Putih (KMP) pemerintahan Presiden dan Wakil Presiden Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka telah menyelesaikan pembekalan (retreat) yang digelar selama 3 hari mulai Jumat 25 Oktober sampai hari Minggu 27 Oktober 2024 di Akademi Militer, Magelang, Jawa Tengah. (CNN Indonesia, 27/10/2024)
Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menyebut kegiatan retreat ini semakin memperjelas orientasi pemerintahan Prabowo-Gibran. Hal ini menunjukkan para menteri KMP siap menjalankan tugas dan tanggung jawab setelah mengikuti retreat berbau healing di Akmil Magelang.
Mengapa Diperlukan Pembekalan Kabinet Merah Putih?
Retreat diadakan untuk menyatukan visi dan misi dalam mengurus kepentingan rakyat. Presiden RI Prabowo Subianto mengungkapkan pentingnya bonding (ikatan) serta team building (kerja sama tim) yang sangat dibutuhkan dalam setiap usaha. (Liputan 6, 28/10/2024)
Melihat suasana pembekalan pejabat kali ini memang berbeda, bahkan penggunaan fasilitas retreat KMP yang digunakan terbilang mewah sekalipun sepenuhnya dari dana pribadi Presiden. Namun, para pejabat juga perlu memperhatikan visi dan misi yang akan dijalankan mampu memberi perubahan bagi rakyat. Bukan hanya sebatas penguatan disiplin dan sinergi bagi pemerintahan.
Semangat membangun ikatan dalam satu visi dan misi belum tentu menciptakan kinerja yang baik. Pada kenyataannya semua ini dibangun berdasarkan asas kepentingan yang bersumber dari sistem sekuler demokrasi. Tentu untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan hanya sebuah ilusi dan tidak akan pernah terwujud. Alasannya, sistem sekuler demokrasi meletakkan kekuasaan ditangan manusia yang memiliki hak untuk membuat aturan dalam mengatur kehidupan. Sistem ini menolak aturan dari Allah Swt. sang pencipta (al-Khaliq) dan pengatur kehidupan (al-Mudabbir). Tentu semua ini jelas batil akan menimbulkan kerusakan.
Mengulik para menteri sebelumnya, tampak kinerjanya bukan untuk kepentingan rakyat, tetapi hanya untuk kepentingan partai atau kelompok. Faktanya para pejabat dipilih berdasarkan spirit bagi-bagi kue kekuasaan. Sebagaimana pengakuan dari ketua umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia bahwa adanya tukar guling jabatan antar partai. Kader-kader partai Golkar mengisi delapan kursi menteri dan tiga kursi wakil menteri. Sebagai gantinya, partai Gerindra dapat mendudukkan kadernya di posisi Ketua MPR RI. (Tirto id, 21/10/2024)
Dalam hal ini para kabinet dibentuk tidak mempertimbangkan integritas dan profesionalitas. Sebagaimana posisi AHY sebagai menteri Koordinator Bidang Infrasturktur dan Pembangunan Kewilayahan yang bidangnya tidak sesuai latar belakang dari militer. Sangat sulit menggambarkan Indonesia kedepannya jika peran besar diemban oleh pejabat yang tidak sesuai dengan kapabilitasnya.
Menilai sistem sekuler demokrasi hingga hari ini diterapkan tentu sangat jauh berbeda dengan sistem Islam. Pengaturan sistem pemerintahan Islam berdasarkan hukum Allah Swt. dan kedaulatan diatas syara’.
Sistem Pemerintahan Islam
Dalam sistem pemerintahan Islam, khalifah sebagai kepala negara yang memiliki wewenang akan mengangkat para pejabat berdasarkan integritas (syakhshiyah Islamnya tinggi) dan kapabilitas yang jauh dari kepentingan serta bukan untuk berbagi kekuasaan. Dalam kitab Ajhizah Daulah al-Khilafah oleh Syekh Taqiyuddin an-Nabhani, para pejabat disebut mu’awin memiliki tugas membantu Khalifah dalam menjalankan pemerintahan sesuai syariat Islam. Tugas ini diemban ketika wilayah negara Islam bertambah luas, tentu khalifah membutuhkan orang-orang yang dapat membantunya dalam mengemban tanggung jawab kekhalifahan.
Tugas ini sangat berat, bahkan Rasulullah saw. sangat hati-hati dalam memilih pejabat yang paling terbaik diantara yang terbaik untuk mengurus urusan umat. Rasulullah saw. bersabda “barang siapa memegang suatu urusan kaum muslim, kemudian ia mengangkat seseorang menjadi pejabat, padahal ia mengetahui ada orang lain yang lebih baik bagi kemaslahatan kaum muslim, maka sungguh ia telah mengkhianati Allah dan Rasulnya” (al-Siyasat al-Syariyyat oleh Ibnu Taimiyyah, hlm.4).
Jabatan bukan sesuatu yang patut dibanggakan dan diperebutkan, melainkan amanah yang besar dan pertanggungjawaban dunia dan akhiratnya sangat berat. Pastinya, tidak ada celah pejabat melakukan kecurangan, sebab kehidupan Islam terbentuk atas diberlakukannya kebiasaan beramar makruf nahi mungkar di tengah masyarakat.
Penerapan sistem Islam megambil hukum dari Allah Swt. yang pasti (fix) akan mengikat pejabat maupun rakyat dalam ketaatan dan terwujudnya rahmat bagi seluruh alam sebagaimana firman Allah Swt. “Jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah Kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi, akan tetapi mereka mendustakan (ayat-ayat Kami), maka Kami menyiksa mereka disebabkan perbuatannya” (lihat QS. al-Araf: 96)
Inilah bentuk sistem pemerintahan yang seharusnya diterapkan bagi seluruh umat. Mampu membawa manfaat untuk rakyat, terwujudnya keadilan dan kesejahteraan serta perubahan yang hakiki dalam Negara Islam.
Wallahu'alam bish-shawab
