Oleh Hartatik
Pemerhati Sosial
Daya beli turun beberapa tahun terakhir dirasakan sejumlah pedagang dan distributor pangan di kota Bontang. Bahkan, dampak dari penurunan daya beli ini pengusaha harus mengurangi jumlah pekerja demi menghemat biaya operasional. Selain kelompok bahan sembako, juga terjadi pada kelompok sandang, barang budaya dan rekreasi,perlengkapan rumah tangga lainya. Pelemahan daya beli bahkan terjadi pada kelompok barang makanan dan minuman. Fenomena lainnya yang ditunjukkan adalah melemahnya harga komoditas lainnya seperti daging sapi dan daging ayam juga mengalami penurunan.
Melemahnya daya beli dan konsumsi masyarakat itu tampak dari data pertumbuhan ekonomi yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS). Konsumsi rumah tangga sebagai "tulang punggung" ekonomi tumbuh tidak optimal.Sepanjang Januari - Maret 2024, konsumsi masyarakat hanya tumbuh 4,0 persen secara tahunan.Angka tersebut memang lebih tinggi dari triwulan IV - 2023 tumbuh 4,47 persen (kompas.id, 18/05/2024)
Namun pertumbuhan itu masih dibawah laju pertumbuhan ekonomi atau level "normal" 5 persen. Mengutip data BPS, inflasi komponen harga bergejolak (Volatile food) yang menunjukkan kenaikan harga komoditas pangan memang terhitung tinggi, bahkan memberikan andil inflasi terbesar pada periode Januari-Maret 2024. Pada Januari 2024 inflasi komponen harga bergejolak adalah 7,22 persen secara tahunan naik menjadi 8,47 persen pada Februari 2024 dan kembali meroket Maret 2024 menjadi 10,3 persen.
Komoditas yang menyumbang inflasi tersebut adalah beras, daging ayam, cabai merah, telur ayam ras, bawang putih, dan tomat. Daya beli masyarakat selama 3 tahun terakhir digempur bertubi-tubi oleh kenaikan harga kebutuhan pokok.
Mirisnya ketika harga barang-barang naik, pendapatan masyarakat keadaannya stagnan. Akhirnya masyarakat cenderung menahan belanja di awal tahun. Kenaikan upah tidak sampai 5 persen tetapi inflasi kelompok barang pangan ada diatas 5 persen. Sementara sebagian besar pendapatan pekerja sampai 80 persen itu habis digunakan untuk belanja pangan. Seharusnya pemerintah tidak hanya mengeluarkan uang APBN untuk dana bansos dan kenaikan gaji ASN dan membayar tunjangan hari raya. Seharusnya pemerintah harus bisa menggerakkan sektor ekonomi lainnya.
Ini menjadi tantangan pemerintah kedepannya untuk memikirkan kebijakan lainnya yang lebih efektif menjaga daya beli dan mengendalikan inflasi. Mahalnya harga pangan menunjukkan gagalnya negara menyediakan pangan yang murah bagi rakyatnya.Seharusnya negara bisa mengantisipasi kenaikan harga.
Sayangnya, mustahil terwujud karena peran negara saat ini hanya sebagai regulator atau pengatur kebijakan bukan pengurus rakyat. Hal inilah yang menyebabkan kekacauan produksi, distribusi hingga tersedianya bahan pangan di pasaran akibat permainan kartel dan mafia. Saat ini negara menunjukkan ketidakberdayaanya mengatur keberadaan kartel dan mafia bahan pangan.
Hal itu berbeda dengan apabila diatur dengan sistem Islam, Rasullullah Saw menegaskan dalam sabdanya "Imam adalah Ra'in bagi rakyatnya dan ia bertanggungjawab terhadap rakyatnya"(HR Ahmad dan Bukhori).
Keunggulan sistem Islam dalam menyelesaikan masalah karena (Islam) diturunkan oleh Allah SWT. Islam memiliki sistem politik dan ekonomi yang berbeda dengan kapitalisme, dimana politik Islam benar-benar berorientasi pada kesejahteraan rakyat dan adanya jaminan pemenuhan kebutuhan pokok rakyat individu per individu dengan standar yang layak. Tanggungjawab utama, berada di pundak kepala negara atau khilafah, tidak boleh dialihkan kepada yang lain, apalagi korporasi.
Untuk itu negara wajib hadir menjadi penanggung jawab dalam pengurusan kebutuhan rakyat dengan berlandaskan syariat Islam. Sistem ekonomi Islam menetapkan kepemilikan harta sesuai batasan syariat sehingga tidak boleh adanya privatisasi aset publik oleh swasta.
Mekanisme ekonomi Islam juga menjamin terwujudnya distribusi kekayaan keseluruhan rakyat dengan larangan riba, judi, penipuan, serta mengatur cara pengembangan harta dan pemberlakuan sistem mata uang berbasis emas dan perak. Penerapan sistem ekonomi seperti ini akan mewujudkan stabilitas pertumbuhan dan pemerataan sehingga akan menurunkan kemiskinan secara signifikan. Selain itu Islam memberikan jaminan pemenuhan pangan dengan dua mekanisme, yaitu langsung dan tidak langsung.
Mekanisme tidak langsung dijalankan dengan cara memampukan para penanggung jawab nafkah (laki -laki) untuk bekerja, sehingga peran negara adalah menyediakan pendidikan, pelatihan sampai pembukaan lapangan kerja.
Sedangkan mekanisme langsung diterapkan kepada anggota masyarakat yang tidak mampu, baik karena cacat, sakit, lemah dan sebagainya. Pemenuhan pangan secara layak dan memenuhi gizi berimbang ini diberikan secara langsung dari Baitul mal.
Melalui mekanisme di atas, pemerintahan akan mampu mewujudkan keadilan ekonomi dan kestabilan harga bahan pangan karena baik konsumen maupun produsen mendapatkan kesempatan yang sama dalam rangka meningkatkan pendapatannya sehingga terjadi mekanisme pasar yang sehat dan perputaran uang yang merata. Demikianlah, sudah seharusnya kita kembali kepada sistem Islam yang mampu menyelesaikan masalah secara komprehensif dan berkeadilan. Wallahualam.
