Oleh: Zahara
Jakarta, CNN Indonesia — Dana Moneter Internasional (IMF) melalui laporan World Economic Outlook pada April 2024 mencatat tingkat pengangguran di Indonesia sebesar 5,2 persen, tertinggi dibandingkan enam negara lain di Asia Tenggara yang ada di daftar. Posisi ini tak berubah dari tahun lalu, meskipun angkanya lebih rendah, yaitu 5,3 persen.
Setelah Indonesia, Filipina berada di posisi kedua dengan tingkat pengangguran sebesar 5,1 persen, diikuti oleh Brunei Darussalam dengan 4,9 persen, Malaysia 3,52 persen, Vietnam 2,1 persen, Singapura 1,9 persen, dan Thailand 1,1 persen (CNN Indonesia, Jumat 19/07/2024).
Tingginya angka pengangguran di negeri ini menunjukkan bahwa negara belum berhasil menyediakan lapangan pekerjaan yang cukup bagi warganya. Kurangnya perhatian pemerintah terhadap pembukaan lapangan pekerjaan menyebabkan jumlah pengangguran meningkat setiap tahun.
Kebijakan yang diterapkan sering kali kurang tepat sasaran, sehingga menyebabkan deindustrialisasi dan lulusan SMK serta perguruan tinggi tidak terserap dalam dunia kerja. Sementara itu, Tenaga Kerja Asing (TKA) justru mendapatkan kemudahan bekerja di Indonesia. TKA yang masuk bukan hanya tenaga ahli, tetapi juga dari kalangan petani asing.
Di Kalimantan, misalnya, puluhan hektar sawah dipindah-tangankan kepemilikannya kepada petani dari China. Proyek Ibu Kota Negara (IKN) juga menyerap banyak pekerja dari China. Baru-baru ini, dunia medis dihebohkan dengan masuknya dokter-dokter asing, memaksa tenaga medis lokal bersaing dengan TKA.
Dampak dari kebijakan ini adalah pengelolaan sumber daya alam (SDA) yang menguntungkan asing dan perusahaan swasta, sehingga kesempatan kerja bagi rakyat Indonesia sendiri berkurang. Akibatnya, banyak warga Indonesia yang terpaksa menjadi tenaga kerja Indonesia (TKI) di luar negeri demi mendapatkan penghasilan yang layak.
Padahal, Indonesia memiliki banyak tenaga ahli dan orang cerdas. Namun, kesempatan yang diberikan tidak sejalan dengan kemampuan mereka, sehingga banyak anak bangsa yang terpaksa pindah ke luar negeri untuk mendapatkan apresiasi yang layak.
Sistem kapitalisme yang dianut oleh negara ini sering kali tidak mengutamakan kesejahteraan rakyat. SDA diserahkan kepada asing dan swasta, yang tidak sepenuhnya menarik tenaga kerja dari rakyat Indonesia, sehingga angka pengangguran meningkat.
Meningkatnya pengangguran juga berbanding lurus dengan meningkatnya kriminalitas di masyarakat. Mereka yang terhimpit ekonomi dan merasa buntu sering kali mencari solusi dengan cara yang haram, terutama jika imannya lemah.
Hal ini sangat berbeda jika sistem yang digunakan adalah sistem Islam. Dalam Islam, kesejahteraan rakyat adalah yang paling utama.
Dari Ibnu Umar RA, Nabi Muhammad SAW bersabda: "Sesungguhnya Allah SWT mencintai setiap orang beriman yang bekerja (mencari nafkah), yang merupakan tulang punggung keluarga. Dan (Allah) tidak suka kepada penganggur yang sehat, baik dalam urusan dunia maupun akhirat."
Negara khilafah mampu membuka lapangan kerja yang memadai bagi rakyatnya melalui pembukaan akses yang luas terhadap sumber-sumber ekonomi yang halal dan mencegah penguasaan kekayaan milik umum oleh segelintir orang, baik swasta maupun asing.
Pengelolaan kekayaan alam harus dilakukan oleh negara secara langsung, meski membutuhkan bantuan tenaga kerja ahli dan terampil baik dari swasta ataupun pihak asing. Namun, negara tidak boleh menyerahkan pengelolaannya kepada pihak swasta ataupun asing, karena syariat Islam melarangnya. Selain mengelola kekayaan alam secara arif dan bijaksana, negara juga wajib mendistribusikan hasilnya untuk memenuhi kebutuhan rakyat, seperti untuk layanan pendidikan dan kesehatan yang gratis.
Meningkatkan kesejahteraan rakyat memerlukan komitmen dan kebijakan yang tepat sasaran dari pemerintah. Hanya dengan begitu, Indonesia dapat mengatasi tantangan pengangguran dan membangun masa depan yang lebih baik bagi seluruh warganya.
