Aceh Timur --- Dan Provost Lembaga Komunitas Pengawas Korupsi (L- KPK) Kabupaten Aceh Timur, Bahtiar, mempertanyakan sikap diam Bupati Aceh Timur, H. Hasballah M.Thaib, SH, dan DPRK Aceh Timur, terkait semakin maraknya praktek dugaan kejahatan korupsi yang dilakukan sejumlah oknum geuchik di sejumlah desa di Aceh Timur beberapa waktu belakangan ini.
" Kami sangat heran dan curiga, kenapa Bupati Rocky dan DPRK Aceh Timur, diam saja atas maraknya perilaku kepala desa yang melakukan praktek korupsi selama ini, padahal kejahatan mereka sudah sangat meresahkan masyarakat," kata Bahtiar yang akrab disapa dengan panggilan Gure tersebut, Jumat, 19 Maret 2021.
Bukan itu saja, pihaknya juga menaruh kecurigaan atas berbagai kejanggalan yang dipertontonkan pihak terkait, semisal ketika miliaran uang desa digunakan untuk kegiatan bimtek aparatur desa tahun lalu, yang jumlahnya diduga berkisar miliaran rupiah.
" Bupati, DPRK, DPMG, Inspektorat, penegak hukum, semuanya diam ketika miliaran dana desa digunakan untuk bimtek di hotel megah di masa darurat covid 19, sekitar Rp.20 juta per desa, berapa itu kalau dikalikan 513 desa? dan anehnya lagi setelah didemo, bimtek masih dilanjutkan dengan cara sembunyi - sembunyi, sekarang terbukti kegiatan bimtek itu jadi kontroversial di daerah lain juga, contohnya di Langsa, yang anehnya lagi, dewan bukannya mengkritik itu, tapi malah mereka yang bimtek ke Medan, ini kan sangat mengherankan sekali dan melukai rasa keadilan bagi rakyat," sebut mantan kombatan GAM itu dengan nada kesal.
Bahtiar menduga, adanya konspirasi hitam di balik kejahatan sejumlah kasus korupsi dana desa di Aceh Timur selama ini.
" Kami mencurigai geuchik tidak sendirian melakukan kejahatan korupsi selama ini, tapi diduga ada para petinggi - petinggi di tingkat kecamatan dan kabupaten yang terlibat secara sistematis, kalau tidak mana mungkin geuchik berani korupsi dimana -mana, bahkan mereka bersikap arogan kepada masyarakat, kalau tidak ada yang lindungi mereka," ujar Bahtiar.
Pihaknya mendesak Bupati dan DPRK Aceh Tmur bertindak atas maraknya kasus korupsi dana desa tersebut.
" Kami mendesak bupati, DPRK dan pihak terkait lainnya bersikap dan menindak dengan tegas semuanya, masak dewan digaji tapi mereka diam saja menyaksikan korupsi dimana - mana di Aceh Timur ini, apa kerja mereka selama ini," tutup Bahtiar.(Red)
